BERITA DAERAH

Warta Kota Lhokseumawe

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 2024 (Rabu, 29 Oktober 2025)



Transparansi pengelolaan keuangan daerah 2024 mencakup publikasi berbagai dokumen seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta laporan-laporan lain yang terkait proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas, mencegah korupsi, dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

1. Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Diunggah: 11 April 2022

 

2. Renana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

    Diunggah: 07 Agustus 2023

 

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)

    Diunggah: 11 September 2023

 

4. Kebejakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA)

    Diunggah: 16 September 2024

 

5. Prioritas dan Pelfhon Anggaran Sementara (PPAS)

    Diunggah: 16 September 2024

 

6. Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

    Diunggah: 04 November 2024

 

7. Peraturan Daerah Tentang APBD (Murni/Induk)

    Diunggah: 08 Januari 2024

 

8. Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

    Diunggah: 28 October 2024

 

9. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

    Diunggah: 28 October 2024

 

10. SK Kepala Daerah Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

     Diunggah: 22 Maret 2021

 

11. Laporan Keuangan BUMD/ Perusahaan Daerah

     Diunggah: 13 Januari 2025

 

12. LKjIP Kota Lhokseumawe 2024

     Diunggah: 10 April 2025

 

13. PERDA Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

     Diunggah: 20 October 2025

 

14. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

     Diunggah: 04 Juni 2025

 

15. RUP Pengadaan Barang dan Jasa

     Diunggah: 09 April 2024

 

16. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

     Diunggah: 03 Juni 2025


Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id/